JALAN NATAM – SIBANDE BUTUH PERAWATAN
Pakpak Bharat, Saut Boangmanalu
Jalan Hotmix yang menghubungkan Natam ke Kota Sibande Kecamatan Sitellu Tali Urang jehe (STTU JEHE) membutuhkan perawatan. Pasalnya menurut pemantauan wartawan pada Rabu, 22/04 nampak disepanjang jalan mulai diselimuti oleh rumput ilalang yang semakin menyesak ke badan jalan. Pada pembangunan jalan hotmix yang dibangun pada tahun anggaran 2008 di Natam hingga kini kondisi jalan masih relative bagus kecuali parit jalan yang dinilai semakin melebar oleh erosi yang disebabkan arus air yang mengalir disepanjang jalan pada musim hujan.
Namun badan jalan yang dimulai disekitar Kuta Delleng menuju Sibande hampir sepanjang jalan nampak diselimuti oleh rumput ilalang sehingga bahu jalan yang seharusnya menjadi penopang kini sudah tidak nampak karena sesakan rumput ilalang yangs emakin lama semakin memasuki badan jalan. Diperkirakan jika tidak segera dilakukan perawatan jalan maupun pembabatan disepanjang jalan tersebut dimungkinkan seluruh badan jalan akan diselimuti oleh rumput ilalalng karena lintasan tersebut menurut pemantauan wartawan masih jarang dilintasi mobil. **
Thursday, April 23, 2009
PEMBANGUNAN WAJAH KOTA SALAK DIPERTANYAKAN
PEMBANGUNAN WAJAH KOTA SALAK DIPERTANYAKAN
Pakpak Bharat, Saut Boangmanalu
Master Plan pembangunan Kotas Salak ibukota Kabupaten Pakpak Bharat dipertanyakan. Pasalnya pembangunan ibukota Pakpak Bharat hingga saat ini belum nampak apa-apa selain bertambahnya bangunan-bangunan baru milik masyarakat Pakpak Bharat yang dilakukan dengan sesuai keinginan dan bentuk yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri. Selloh Manik (22/04) Pemerhati pembangunan Pakpak Bharat menilai bahwa Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pakpak Bharat yang seharusnya menciptakan penataan dan bentuk pembangunan wajah kota Salak kinerjanya dipertanyakan.
Pembangunan wajah Kota Salak sebagai ibukota Kabupaten Pakpak Bharat sejak enam tahun yang lalu setelah dimekarkannya Kabupaten Pakpak Bharat dari kabupaten Dairi seharusnya sudah mulai nampak khususnya pada penataan wajah kota Salak sehingga nampak sebuah perubahan maupun pembangunan fisik yang menunjukkan wajah ibukota Kabupaten sebagaimana layaknya di ibukota Kabupaten lainnya di Indonesia. Hingga saat ini wajah kota Salak diniai sama saja dengan wajah kota-kota lain di Kabupaten Pakpak Bharat.
“Masa ibukota Kabupaten sama saja dengan ibukota Kecamatan dan kampong-kampung lainnya? Kan harusnya ada perbedaan khususnya pada penataan bentuk kota berupa penataan pemukiman, tata jalan dan lain-lain yang menunjukkan sebuah cirri maupun identitas suku maupun budaya yang mendiaminya” ungkap Mahasiswa di salah satu Universitas ternama di Bandung itu. Untuk itu ia meminta kepada Bappeda Pakpak Bharat untuk segera memperhatikan pembangunan wajah kota Salak untuk kemudian realisasi pembangunannya dapat dilakukan oleh Dinas/instansi terkait. **
Pakpak Bharat, Saut Boangmanalu
Master Plan pembangunan Kotas Salak ibukota Kabupaten Pakpak Bharat dipertanyakan. Pasalnya pembangunan ibukota Pakpak Bharat hingga saat ini belum nampak apa-apa selain bertambahnya bangunan-bangunan baru milik masyarakat Pakpak Bharat yang dilakukan dengan sesuai keinginan dan bentuk yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri. Selloh Manik (22/04) Pemerhati pembangunan Pakpak Bharat menilai bahwa Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pakpak Bharat yang seharusnya menciptakan penataan dan bentuk pembangunan wajah kota Salak kinerjanya dipertanyakan.
Pembangunan wajah Kota Salak sebagai ibukota Kabupaten Pakpak Bharat sejak enam tahun yang lalu setelah dimekarkannya Kabupaten Pakpak Bharat dari kabupaten Dairi seharusnya sudah mulai nampak khususnya pada penataan wajah kota Salak sehingga nampak sebuah perubahan maupun pembangunan fisik yang menunjukkan wajah ibukota Kabupaten sebagaimana layaknya di ibukota Kabupaten lainnya di Indonesia. Hingga saat ini wajah kota Salak diniai sama saja dengan wajah kota-kota lain di Kabupaten Pakpak Bharat.
“Masa ibukota Kabupaten sama saja dengan ibukota Kecamatan dan kampong-kampung lainnya? Kan harusnya ada perbedaan khususnya pada penataan bentuk kota berupa penataan pemukiman, tata jalan dan lain-lain yang menunjukkan sebuah cirri maupun identitas suku maupun budaya yang mendiaminya” ungkap Mahasiswa di salah satu Universitas ternama di Bandung itu. Untuk itu ia meminta kepada Bappeda Pakpak Bharat untuk segera memperhatikan pembangunan wajah kota Salak untuk kemudian realisasi pembangunannya dapat dilakukan oleh Dinas/instansi terkait. **
BAPPEDA Pakpak Bharat: “Kami Tidak Tahu Soal Pengelolaan WIM Pakpak Bharat”
BAPPEDA Pakpak Bharat:
“Kami Tidak Tahu Soal Pengelolaan WIM Pakpak Bharat”
Pakpak Bharat, Saut Boangmanalu
Penglolaan Warung Informasi Masyarakat (WIM) sejak diserahkannya bantuan tersebut dari Pemerintah Pusat hingga saat ini tidak beroperasi dan sejak lama sudah mendapat sorotan public. Kepala Bappeda Tuppak banurea ketika hendak dikonfirmasi wartawan lewat telefon selularnya mengarahkan kepada Pak Saifan salah seorang PNS di kantor BAPPEDA Pakpak Bharat. Saifan (22/04) pihak Bappeda Pakpak Bharat ketika ditanya terkait bantuan tersebut pihaknya mengaku hanya sebagai mediator dan tidak punya hubungan apapun kecuali hanya sebagai mediator antara Pemerintah Pusat dengan OMS dari desa Boangmanalu selaku pengelola.
Bappeda Pakpak Bharat menurut Pak Saifan juga tidak mengetahui terkait teknis pengelolaan WIM yang kini sudah diselimuti oleh rumput ilalang disamping perkantoran Camat Salak tersebut. Ketika ditanya terkait nilai anggaran yang diserahkan tersebut pihaknya juga mengaku tidak tahu sehingga jalan tidaknya WIM tersebut pihaknya samasekali tidak membuat tindakan maupun kebijakan apapun. Selain itu ia juga mengaku bahwa pertanggungjawaban dan penggunaan peralatan tersebut dilakukan langsung oleh pihak OMS kepada Dirjen Pemerintah pusat.
Lebih jauh ia menyampaikan bahwa oknum pengelola dari fasilitas tersebut adalah pihak OMS yang langsung menunjuk. “Pengelolanya (red-WIM) itu OMS yang menunjuk dan yang menerima juga langsung pihak OMS, kita (Red- BAPPEDA Pakpak Bharat) hanya sebagai mediator saja” ungkapnya menerangkan. Dan terkait nilai anggaran untuk itu Saifan juga mengaku tidak mengetahui dan akan mencarri tahu. **
“Kami Tidak Tahu Soal Pengelolaan WIM Pakpak Bharat”
Pakpak Bharat, Saut Boangmanalu
Penglolaan Warung Informasi Masyarakat (WIM) sejak diserahkannya bantuan tersebut dari Pemerintah Pusat hingga saat ini tidak beroperasi dan sejak lama sudah mendapat sorotan public. Kepala Bappeda Tuppak banurea ketika hendak dikonfirmasi wartawan lewat telefon selularnya mengarahkan kepada Pak Saifan salah seorang PNS di kantor BAPPEDA Pakpak Bharat. Saifan (22/04) pihak Bappeda Pakpak Bharat ketika ditanya terkait bantuan tersebut pihaknya mengaku hanya sebagai mediator dan tidak punya hubungan apapun kecuali hanya sebagai mediator antara Pemerintah Pusat dengan OMS dari desa Boangmanalu selaku pengelola.
Bappeda Pakpak Bharat menurut Pak Saifan juga tidak mengetahui terkait teknis pengelolaan WIM yang kini sudah diselimuti oleh rumput ilalang disamping perkantoran Camat Salak tersebut. Ketika ditanya terkait nilai anggaran yang diserahkan tersebut pihaknya juga mengaku tidak tahu sehingga jalan tidaknya WIM tersebut pihaknya samasekali tidak membuat tindakan maupun kebijakan apapun. Selain itu ia juga mengaku bahwa pertanggungjawaban dan penggunaan peralatan tersebut dilakukan langsung oleh pihak OMS kepada Dirjen Pemerintah pusat.
Lebih jauh ia menyampaikan bahwa oknum pengelola dari fasilitas tersebut adalah pihak OMS yang langsung menunjuk. “Pengelolanya (red-WIM) itu OMS yang menunjuk dan yang menerima juga langsung pihak OMS, kita (Red- BAPPEDA Pakpak Bharat) hanya sebagai mediator saja” ungkapnya menerangkan. Dan terkait nilai anggaran untuk itu Saifan juga mengaku tidak mengetahui dan akan mencarri tahu. **
LAMPU SERING MATI, MASYARAKAT UNGKAP KEKECEWAAN
LAMPU SERING MATI, MASYARAKAT UNGKAP KEKECEWAAN
Pakpak Bharat, Saut Boangmanalu
Masyarakat Pakpak Bharat menyesalkan seringnya lampu listrik mati tanpa ada pemberitahuan dari pihak PLN. Hampir setiap hari terjadi lampu listrik mati dengan alasan yang tidak jelas sehingga berbagai aktivitas warga yang membutuhkan aliran listrik terganggu dan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri. WS (21/04) salah seorang warga mengaku sangat kecewa dengan seringnya terputus sambungan listrik apalagi putusnya aliran listrik tersebut terjadi pada saat-saat jam kerja antara pukul 10.00 sampai dengan pukul 17 WIB.
“Wah.. ini lampu masa begini terus, tanpa pemberitahuan, tanpa ada hujan” ungkapnya menyesalkan. Lebih jauh diungkapkannya dilain pihak jika masyarakat mengalami keterlambatan untuk membayar rekening listrik pihak PLN akan langsung memberi denda. Untuk itu diharapkan kepada phak PLN supaya kedepan pemadaman listrik dapat dilakukan dengan seminimal mungkin, disamping itu jika terjadi pemadaman listrik diharapkan dapat dengan melakukan pemberitahuan sebelumnya sehingga masyarakat dapat mempersiapkan pekerjaan maupun kepentingan listrik dalam waktu-waktu tertentu.
Disamping itu juga diharapkan kpada pihak PLN agar melakukan perawatan dan pengecekan rutin terhadap jaringan listrik diwilayah Kabupaten Pakpak Bharat sehingga ganguan terhadap jaringan listrik bisa diminimalkan yang seringkali menjadi penyebab kematian listrik dalam waktu yang lama. **
Pakpak Bharat, Saut Boangmanalu
Masyarakat Pakpak Bharat menyesalkan seringnya lampu listrik mati tanpa ada pemberitahuan dari pihak PLN. Hampir setiap hari terjadi lampu listrik mati dengan alasan yang tidak jelas sehingga berbagai aktivitas warga yang membutuhkan aliran listrik terganggu dan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri. WS (21/04) salah seorang warga mengaku sangat kecewa dengan seringnya terputus sambungan listrik apalagi putusnya aliran listrik tersebut terjadi pada saat-saat jam kerja antara pukul 10.00 sampai dengan pukul 17 WIB.
“Wah.. ini lampu masa begini terus, tanpa pemberitahuan, tanpa ada hujan” ungkapnya menyesalkan. Lebih jauh diungkapkannya dilain pihak jika masyarakat mengalami keterlambatan untuk membayar rekening listrik pihak PLN akan langsung memberi denda. Untuk itu diharapkan kepada phak PLN supaya kedepan pemadaman listrik dapat dilakukan dengan seminimal mungkin, disamping itu jika terjadi pemadaman listrik diharapkan dapat dengan melakukan pemberitahuan sebelumnya sehingga masyarakat dapat mempersiapkan pekerjaan maupun kepentingan listrik dalam waktu-waktu tertentu.
Disamping itu juga diharapkan kpada pihak PLN agar melakukan perawatan dan pengecekan rutin terhadap jaringan listrik diwilayah Kabupaten Pakpak Bharat sehingga ganguan terhadap jaringan listrik bisa diminimalkan yang seringkali menjadi penyebab kematian listrik dalam waktu yang lama. **
Terkait penebangan Hutan Pakpak Bharat: BUPATI MINTA KADIS HENTIKAN PENEBANGAN, DILAPANGAN TERUS BERLANJUT
Terkait penebangan Hutan Pakpak Bharat:
BUPATI MINTA KADIS HENTIKAN PENEBANGAN, DILAPANGAN TERUS BERLANJUT
Pakpak Bharat, Saut Boangmanalu
Aktivitas Penebangan Hutan Kawasan Delleng Raja Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat terus berlanjut walaupun Bupati Pakpak Bharat H. Makmur Berasa, SH telah minta kepada Kepala Dinas Kehutanan Pakpak Bharat untuk menghentikan penebangan kayu tersebut. Menurut informasi yang dihimpun dari masyarakat sekitar kawasan penebangan diketahui bahwa beberapa waktu yang lalu Bupati Pakpak Bharat H. Makmur Berasa, SH sudah pernah melakukan peninjauan langsung kelokasi, dan ketika dikonfirmasi kepada Bupati Pakpak Bharat terkait berlanjutnya aktivitas penebangan tersebut (Rabu, 22/04) bahwa penebangan hutan sudah dimintakan kepada Kadis Kehutanan agar menghentikan penebangan kayu
Plt. Kadis Kehutanan Pakpak Bharat Ir. Sujarwo ketika dikonfirmasi wartawan kekantornya diketahui sedang berada diluar kota. Melalui pesan singkat (SMS) yang dikirimkan oknum plt. Kadis kehutanan terkait ijin penebangan hutan tersebut diungkapkannya pihaknya tidak ada memberikan ijin penebangan. Sementara dilapangan menurut pemantauan wartawan aktivitas penebangan hutan tersebut semakin besar bahkan kini para pekerja penebang hutan sudah membuat kamp di jalan masuk kawasan hutan yang tidak jauh dari kawasan perkantoran Pemkab Pakpak Bharat itu.
Beberapa truk pengangkut kayu yang terparkir di jalan masuk kawasan hutan tersebut menurut pemantauan wartawan diperkirakatan dalam waktu yang tidak terlalu lama kawasan hutan Delleng Raja dipastikan gundul jika aktivitas penebangan tersebut tidak segera dihentikan. Dinas Kehutanan Pakpak Bharat yang seharusnya melindungi kawasan hutan yang sangat dibutuhkan para petani untuk menjaga ekosistem pertahanan air untuk kawasan pertanian masyarakat Napatolong itu nampaknya tutup mata. Dicurigai aktivitas penebangan hutan tersebut justru dibekingi oleh Dinas Kehutanan Pakpak Bharat karena sebelumnya penebangan hutan tersebut jelas-jelas mendapat ijin penebangan dari Dinas Kehutanan Pakpak Bharat.
Dilain pihak Polres Pakpak Bharat yang sangat berdekatan dengan kawasan penebangan hutan tersebut juga nampaknya hanya tinggal diam. Hampir setiap sore dan malam hari truk-truk pengangkut kayu illegal tersebut membawa kayu melewati kota Salak namun hingga saat ini aktivitas penebangan dan pengangkutan kayu tersebut terus saja langgeng tanpa ada hambatan dari pihak manapun. **
BUPATI MINTA KADIS HENTIKAN PENEBANGAN, DILAPANGAN TERUS BERLANJUT
Pakpak Bharat, Saut Boangmanalu
Aktivitas Penebangan Hutan Kawasan Delleng Raja Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat terus berlanjut walaupun Bupati Pakpak Bharat H. Makmur Berasa, SH telah minta kepada Kepala Dinas Kehutanan Pakpak Bharat untuk menghentikan penebangan kayu tersebut. Menurut informasi yang dihimpun dari masyarakat sekitar kawasan penebangan diketahui bahwa beberapa waktu yang lalu Bupati Pakpak Bharat H. Makmur Berasa, SH sudah pernah melakukan peninjauan langsung kelokasi, dan ketika dikonfirmasi kepada Bupati Pakpak Bharat terkait berlanjutnya aktivitas penebangan tersebut (Rabu, 22/04) bahwa penebangan hutan sudah dimintakan kepada Kadis Kehutanan agar menghentikan penebangan kayu
Plt. Kadis Kehutanan Pakpak Bharat Ir. Sujarwo ketika dikonfirmasi wartawan kekantornya diketahui sedang berada diluar kota. Melalui pesan singkat (SMS) yang dikirimkan oknum plt. Kadis kehutanan terkait ijin penebangan hutan tersebut diungkapkannya pihaknya tidak ada memberikan ijin penebangan. Sementara dilapangan menurut pemantauan wartawan aktivitas penebangan hutan tersebut semakin besar bahkan kini para pekerja penebang hutan sudah membuat kamp di jalan masuk kawasan hutan yang tidak jauh dari kawasan perkantoran Pemkab Pakpak Bharat itu.
Beberapa truk pengangkut kayu yang terparkir di jalan masuk kawasan hutan tersebut menurut pemantauan wartawan diperkirakatan dalam waktu yang tidak terlalu lama kawasan hutan Delleng Raja dipastikan gundul jika aktivitas penebangan tersebut tidak segera dihentikan. Dinas Kehutanan Pakpak Bharat yang seharusnya melindungi kawasan hutan yang sangat dibutuhkan para petani untuk menjaga ekosistem pertahanan air untuk kawasan pertanian masyarakat Napatolong itu nampaknya tutup mata. Dicurigai aktivitas penebangan hutan tersebut justru dibekingi oleh Dinas Kehutanan Pakpak Bharat karena sebelumnya penebangan hutan tersebut jelas-jelas mendapat ijin penebangan dari Dinas Kehutanan Pakpak Bharat.
Dilain pihak Polres Pakpak Bharat yang sangat berdekatan dengan kawasan penebangan hutan tersebut juga nampaknya hanya tinggal diam. Hampir setiap sore dan malam hari truk-truk pengangkut kayu illegal tersebut membawa kayu melewati kota Salak namun hingga saat ini aktivitas penebangan dan pengangkutan kayu tersebut terus saja langgeng tanpa ada hambatan dari pihak manapun. **
Wednesday, April 22, 2009
Terkait penebangan Hutan Pakpak Bharat: BUPATI MINTA KADIS HENTIKAN PENEBANGAN, DILAPANGAN TERUS BERLANJUT
Terkait penebangan Hutan Pakpak Bharat:
BUPATI MINTA KADIS HENTIKAN PENEBANGAN, DILAPANGAN TERUS BERLANJUT
Pakpak Bharat, Saut Boangmanalu
Aktivitas Penebangan Hutan Kawasan Delleng Raja Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat terus berlanjut walaupun Bupati Pakpak Bharat H. Makmur Berasa, SH telah minta kepada Kepala Dinas Kehutanan Pakpak Bharat untuk menghentikan penebangan kayu tersebut. Menurut informasi yang dihimpun dari masyarakat sekitar kawasan penebangan diketahui bahwa beberapa waktu yang lalu Bupati Pakpak Bharat H. Makmur Berasa, SH sudah pernah melakukan peninjauan langsung kelokasi, dan ketika dikonfirmasi kepada Bupati Pakpak Bharat terkait berlanjutnya aktivitas penebangan tersebut (Rabu, 22/04) bahwa penebangan hutan sudah dimintakan kepada Kadis Kehutanan agar menghentikan penebangan kayu
Plt. Kadis Kehutanan Pakpak Bharat Ir. Sujarwo ketika dikonfirmasi wartawan kekantornya diketahui sedang berada diluar kota. Melalui pesan singkat (SMS) yang dikirimkan oknum plt. Kadis kehutanan terkait ijin penebangan hutan tersebut diungkapkannya pihaknya tidak ada memberikan ijin penebangan. Sementara dilapangan menurut pemantauan wartawan aktivitas penebangan hutan tersebut semakin besar bahkan kini para pekerja penebang hutan sudah membuat kamp di jalan masuk kawasan hutan yang tidak jauh dari kawasan perkantoran Pemkab Pakpak Bharat itu.
Beberapa truk pengangkut kayu yang terparkir di jalan masuk kawasan hutan tersebut menurut pemantauan wartawan diperkirakatan dalam waktu yang tidak terlalu lama kawasan hutan Delleng Raja dipastikan gundul jika aktivitas penebangan tersebut tidak segera dihentikan. Dinas Kehutanan Pakpak Bharat yang seharusnya melindungi kawasan hutan yang sangat dibutuhkan para petani untuk menjaga ekosistem pertahanan air untuk kawasan pertanian masyarakat Napatolong itu nampaknya tutup mata. Dicurigai aktivitas penebangan hutan tersebut justru dibekingi oleh Dinas Kehutanan Pakpak Bharat karena sebelumnya penebangan hutan tersebut jelas-jelas mendapat ijin penebangan dari Dinas Kehutanan Pakpak Bharat.
Dilain pihak Polres Pakpak Bharat yang sangat berdekatan dengan kawasan penebangan hutan tersebut juga nampaknya hanya tinggal diam. Hampir setiap sore dan malam hari truk-truk pengangkut kayu illegal tersebut membawa kayu melewati kota Salak namun hingga saat ini aktivitas penebangan dan pengangkutan kayu tersebut terus saja langgeng tanpa ada hambatan dari pihak manapun. **
BUPATI MINTA KADIS HENTIKAN PENEBANGAN, DILAPANGAN TERUS BERLANJUT
Pakpak Bharat, Saut Boangmanalu
Aktivitas Penebangan Hutan Kawasan Delleng Raja Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat terus berlanjut walaupun Bupati Pakpak Bharat H. Makmur Berasa, SH telah minta kepada Kepala Dinas Kehutanan Pakpak Bharat untuk menghentikan penebangan kayu tersebut. Menurut informasi yang dihimpun dari masyarakat sekitar kawasan penebangan diketahui bahwa beberapa waktu yang lalu Bupati Pakpak Bharat H. Makmur Berasa, SH sudah pernah melakukan peninjauan langsung kelokasi, dan ketika dikonfirmasi kepada Bupati Pakpak Bharat terkait berlanjutnya aktivitas penebangan tersebut (Rabu, 22/04) bahwa penebangan hutan sudah dimintakan kepada Kadis Kehutanan agar menghentikan penebangan kayu
Plt. Kadis Kehutanan Pakpak Bharat Ir. Sujarwo ketika dikonfirmasi wartawan kekantornya diketahui sedang berada diluar kota. Melalui pesan singkat (SMS) yang dikirimkan oknum plt. Kadis kehutanan terkait ijin penebangan hutan tersebut diungkapkannya pihaknya tidak ada memberikan ijin penebangan. Sementara dilapangan menurut pemantauan wartawan aktivitas penebangan hutan tersebut semakin besar bahkan kini para pekerja penebang hutan sudah membuat kamp di jalan masuk kawasan hutan yang tidak jauh dari kawasan perkantoran Pemkab Pakpak Bharat itu.
Beberapa truk pengangkut kayu yang terparkir di jalan masuk kawasan hutan tersebut menurut pemantauan wartawan diperkirakatan dalam waktu yang tidak terlalu lama kawasan hutan Delleng Raja dipastikan gundul jika aktivitas penebangan tersebut tidak segera dihentikan. Dinas Kehutanan Pakpak Bharat yang seharusnya melindungi kawasan hutan yang sangat dibutuhkan para petani untuk menjaga ekosistem pertahanan air untuk kawasan pertanian masyarakat Napatolong itu nampaknya tutup mata. Dicurigai aktivitas penebangan hutan tersebut justru dibekingi oleh Dinas Kehutanan Pakpak Bharat karena sebelumnya penebangan hutan tersebut jelas-jelas mendapat ijin penebangan dari Dinas Kehutanan Pakpak Bharat.
Dilain pihak Polres Pakpak Bharat yang sangat berdekatan dengan kawasan penebangan hutan tersebut juga nampaknya hanya tinggal diam. Hampir setiap sore dan malam hari truk-truk pengangkut kayu illegal tersebut membawa kayu melewati kota Salak namun hingga saat ini aktivitas penebangan dan pengangkutan kayu tersebut terus saja langgeng tanpa ada hambatan dari pihak manapun. **
Tuesday, April 21, 2009
KEBERADAAN WIM PAKPAK BHARAT DIPERTANYAKAN
KEBERADAAN WIM PAKPAK BHARAT DIPERTANYAKAN
Pakpak Bharat, Saut Boangmanalu
Warung Informasi Rakyat (WIM) yang merupakan bantuan pemerintah pusat kepada Kabupaten Pakpak Bharat hingga saat belum pernah memberikan pelayanan kepada masyarakat Pakpak Bharat, sehingga keberadaan WIM tersebut dipertanyakan. Menurut informasi yang dihimpun dari beberapa sumber bahwa WIM yang telah memiliki bangunan dan peralatan berupa computer dan fasilitas lain untuk akses internet tersebut setiap tahunnya mendapat anggaran dari Pemerintah Pusat yang disalurkan melalui Bappeda Pakpak Bharat. Namun WIM yang berada di samping perkantoran Camat Salak itu kini sudah diselimuti oleh rumput ilalang karena tidak adanya pemeliharaan dari dinas/instansi terkait.
Menurut pemantauan wartawan semenjak kehadiran wim di Kabupaten Pakpak Bharat yang sempat terdengar melalui selebaran yang dilakukan oleh pengelola OMS hingga saat ini belum pernah secara terbuka beroperasi. Diperkirakan tidak beroperasinya fasilitas tersebut karena Dinas/instansi terkait tidak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas yang sesungguhnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat Pakpak Bharat itu.
Diharapkan kepada Pemerintah Pusat di Jakarta untuk segera melakukan peninjauan atas pemberian bantuan tersebut sehingga fasilitas yang seharusnya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat itu dapat segera difungsikan atau jika Dinas/instansi terkait tidak sanggup mengelola agar segera diambil alih oleh pihak ketiga maupun pihak-pihak lain yang dianggap layak. Disamping itu diharapkan kepada pemerintah pusat untuk meminta pertanggungjawaban kepada pihak penerima fasilitas bantuan tersebut di instansi Pemkab Pakpak Bharat.
Disamping itu diharapkan juga kepada pihak penegak hukum supaya segera melakukan penelusuran terhadap penggunaan anggaran untuk fasilitas tersebut karena fasilitas tersebut tidak pernah dioperasikan untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian nantinya diharapkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penyelewengan anggaran maupun penyelewengan penggunaan peralatan tersebut dapat diberikan tindakan hukum. SBM
Pakpak Bharat, Saut Boangmanalu
Warung Informasi Rakyat (WIM) yang merupakan bantuan pemerintah pusat kepada Kabupaten Pakpak Bharat hingga saat belum pernah memberikan pelayanan kepada masyarakat Pakpak Bharat, sehingga keberadaan WIM tersebut dipertanyakan. Menurut informasi yang dihimpun dari beberapa sumber bahwa WIM yang telah memiliki bangunan dan peralatan berupa computer dan fasilitas lain untuk akses internet tersebut setiap tahunnya mendapat anggaran dari Pemerintah Pusat yang disalurkan melalui Bappeda Pakpak Bharat. Namun WIM yang berada di samping perkantoran Camat Salak itu kini sudah diselimuti oleh rumput ilalang karena tidak adanya pemeliharaan dari dinas/instansi terkait.
Menurut pemantauan wartawan semenjak kehadiran wim di Kabupaten Pakpak Bharat yang sempat terdengar melalui selebaran yang dilakukan oleh pengelola OMS hingga saat ini belum pernah secara terbuka beroperasi. Diperkirakan tidak beroperasinya fasilitas tersebut karena Dinas/instansi terkait tidak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas yang sesungguhnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat Pakpak Bharat itu.
Diharapkan kepada Pemerintah Pusat di Jakarta untuk segera melakukan peninjauan atas pemberian bantuan tersebut sehingga fasilitas yang seharusnya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat itu dapat segera difungsikan atau jika Dinas/instansi terkait tidak sanggup mengelola agar segera diambil alih oleh pihak ketiga maupun pihak-pihak lain yang dianggap layak. Disamping itu diharapkan kepada pemerintah pusat untuk meminta pertanggungjawaban kepada pihak penerima fasilitas bantuan tersebut di instansi Pemkab Pakpak Bharat.
Disamping itu diharapkan juga kepada pihak penegak hukum supaya segera melakukan penelusuran terhadap penggunaan anggaran untuk fasilitas tersebut karena fasilitas tersebut tidak pernah dioperasikan untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian nantinya diharapkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penyelewengan anggaran maupun penyelewengan penggunaan peralatan tersebut dapat diberikan tindakan hukum. SBM
Subscribe to:
Posts (Atom)